Kunci Jawaban 3.13 Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif pada Madrasah - Bagian 5 – Pintar Kemenag

PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA MADRASAH

LATAR BELAKANG

Sebuah pandangan universal tentang hak azasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Oleh karena itu kehadiran negara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat merupakan wujud dari kewajiban. 

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 disebutkan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi: hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 3 disebutkan bahwa fasilitas penyediaan akomodasi yang layak dilakukan paling sedikit melalui: penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; penyediaan sarana dan prasarana; penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan penyediaan kurikulum.

Dukungan Kementerian Agama dalam memberikan hak-hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 pada pasal 14, 16 dan 18 disebutkan bahwa MI, MTs, MA atau MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Statemen ini jelas mengandung sebuah konsekuensi bahwa seharusnya semua madrasah di negeri ini tidak boleh menolak dan harus memberikan layanan Pendidikan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam memperkuat dukungan pemberian fasilitasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas tersebut Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusif, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 784 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Inklusif pada Madrasah serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3533 Tahun 2023 tentang Roadmap Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif Tahun 2023 – 2026.

Dengan mewujudkan layanan pendidikan inklusif dan pemenuhan hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat diterima pada pendidikan di madrasah regular berarti kita telah memberikan kesempatan pembelajaran yang bermakna kepada semua peserta didik. Kendala masih sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menghapus stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik penyandang disabilitas adalah bagian dari dinamika menuju layanan pendidikan yang inklusif dan harus terus kita dorong dan kampanyekan dalam setiap waktu dan kesempatan yang ada. 

Atas dasar pemikiran tersebut, Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Teknis dan Pendidikan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Inklusif pada Madrasah. Kegiatan ini akan dilaksaksanakan dengan moda Blended melalui Pelatihan MOOC dan Tatap Muka(bagi peserta terpilih). Diharapkan, melalui pelatihan ini, motivasi dan kompetensi pendidik madrasah dapat ditingkatkan dalam memberikan bekal mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Tujuan pelatihan ini adalah:

• Membangun kesadaran dalam memberikan fasilitas akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada madrasah.
• Membangun ekosistem layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh stakeholder pendidikan madrasah.
• Meningkatkan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif di madrasah yang meliputi;

1. Perubahan paradigma Pendidikan Islam Inklusif 
2. Pemahaman konsep, landasan, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif & aksesibilitas dan lingkungan inklusif
3. Praktik Identifikasi, asesmen, profil PDBK dan Program Pendidikan Individual (PPI)
4. Praktik Pembelajaran Akomodatif dalam setting kelas inklusif
5. Praktik Program Kebutuhan Khusus bagi PDBK pada madrasah 
6. Rancangan Program Pasca Madrasah bagi PDBK pada madrasah

Sasaran Peserta : 

• Guru dan Tenaga Kependidikan madrasah;
• Peserta didik pada madrasah,
• Masyarakat umum.

Kunci Jawaban 3.13 Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif pada Madrasah - Bagian 5 – Pintar Kemenag

1. Salah satu konsep kunci dalam rehabilitasi berbasis masyarakat adalah ...

A. Memaksakan norma-norma pendidikan konvensional pada semua siswa

B. Memisahkan siswa dengan dan tanpa kebutuhan khusus dalam lingkungan sekolah khusus

C. Melibatkan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif

D. Menyediakan perawatan medis intensif untuk semua siswa dengan kebutuhan khusus

Jawaban : C. Melibatkan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusif

2. Penerapan rehabilitasi berbasis masyarakat dapat menguntungkan PDBK dalam hal ...

A. Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat

B. Memisahkan PDBK untuk kenyamanan mereka

C. Mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler

D. Meningkatkan isolasi sosial dan penarikan diri

Jawaban : A. Meningkatkan kualitas pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat

3. Kuadran ke-4 atas layanan komprehensif dan keterlibtan masyarakat dalam mendukung terciptakan pendidikan inklusif di madrasah adalah ...

A. Akses pendidikan hanya dimiliki oleh kelompok elitis, layanan negara tidak siap

B. Layanan pendidikan bagi PDBK beroperasi di madrasah sudah ada tetapi dukungan dari relawan atau masyarakat penggerak tidak ada

C. Layanan pendidikan beroperasi dari madrasah umum yang penjaringan anaknya langsung dilakukan madrasah, ada relawan dan penggerak

D. Layanan pendidikan bagi PDBK beroperasi di semua madrasah dengan dukungan masyarakat, ada relawan dan penggerak

Jawaban : D. Layanan pendidikan bagi PDBK beroperasi di semua madrasah dengan dukungan masyarakat, ada relawan dan penggerak

4. Suatu pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi penyandang disabilitas yang menekankan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dan inklusi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengertian dari ...

A. Konvensi hak-hak disabilitas

B. Dukungan keluarga dengan disabilitas

C. Rehabilitas Berbasis Masyarakat

D. Hubungan masyarakat dan disabilitas

Jawaban : C. Rehabilitas Berbasis Masyarakat

5. Tujuan utama dari rehabilitasi berbasis masyarakat dalam pendidikan inklusif adalah ...

A. Meminimalkan interaksi antara PDBK dengan peserta didik lainnya

B. Mengisolasi siswa dengan kebutuhan khusus dari lingkungan sekolah umum

C. Meningkatkan partisipasi sosial terhadap PDBK

D. Menyediakan pendidikan khusus bagi PDBK

Jawaban : C. Meningkatkan partisipasi sosial terhadap PDBK

Disclaimer: Kunci Jawaban ini hanya digunakan untuk membantu bapak/ibu guru dalam mengerjakan PINTAR Kemenag Pelatihan Pembelajaran Inklusif pada Madrasah. Urutan soal maupun jawaban bisa saja acak.

Demikian Kunci Jawaban 3.13 Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Inklusif pada Madrasah - Bagian 5 – Pintar Kemenag. Semoga bermanfaat.